PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POTILIK PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI TAHUN 1950

KESULITAN EKONOMI DAN BLOKADE EKONOMI

            Pada saat itu indonesia belum mempunyai mata uang sendiri. Kas negara kosong, pajak masuk lainnya sangat kecil kondisi yang cukup buruk dan pengeluaran bertambah. Pemerintahan mengambil kebijaksanaan tertentu mata uang De Javasche Bank, mata uan pemerintahan hindia belandan dan penduduk jepang masih berlaku.

             Belanda mengblokade pintuu perdagangan Republik Indonesia (November 1945). Akibatnya indonesia tidak dapat mengekspor barang dagangannya.  Alasan pihak belanda melakukan blokade :

1.      Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke indonesia

2.      Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik belanda dan pengusaha asing lainnya.

3.      Melindungi bangsa indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan- perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa indonesia.

Tujuannya adalah menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan senjata ekonomi.

MENEMBUS BLOKADE EKONOMI

A.    Usaha yang bersifat politis

Diplomasi beras ke india

B.     Usaha bersifat ekonomis

Mengadakan hubungan dagang lansung dengan pihak luar negeri. Usaha itu dirintis oleh Banking and Tranding Corporation (BTC) / perseroan bank. Tahun 1947 indonesia membentuk perwakilan resmi di singapura bernama Indonesia Office (indoff). Kementrian pertahanan membentuk KPULN (Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri).

MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI

·         Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

Mengahapus sistem autokrasi lokal warisan jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi. Masalah produksi dan distribusi bahan makanan, masalah sandang.

·         Konferensi Ekonimi II di Solo ( 6 Mei 1946)

Membahas program ekonomi pemerintahan, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi, tenaga manusia. Moh.hatta menyarankan agar dilakukan rehabilitas pabrik-pabrik gula.

·         Dibentuk Badan Perancang Ekonomi (Planning Board) (19 Januari 1947)

Badan tersebut untuk mengkoordinaasikan dan merasionalisasi semua cabang produksi dalam bentuk badan hukum seperti yang dilakukan pada BPPGN dan PPN.

·         Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Þ    Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

Þ    Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

Þ    Penanaman kembali tanah kosong

Þ    Transmigrasi bagi 20 juta penduduk pulau jawa ke sumatera.

PEMBENTUKAN KNIP ( KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT)

            Pada tanggal 19 agustus 1945 (dimalam hari) presiden Soekarno, Moh.Hatta, Mr.Sartono.Suwiryo, Otto Iskandardinata, Sukarjo Wiryopranoto, dr.Buntaran, Mr.A.G.Pronggodigdo, Sutarjo Kartohdikusumo dan dr.Tajuddin berkumpul di Jl.Gambir Selatan No.10 untuk membahas pemilihan orang-orang uang akan diangkat menjadi anggota KNIP. Komite ini bertugas membantu presiden sebelum terbentuk MPR dan DPR. Disepakati jumlah anggota 60.

29 agustus 1945 (malam hari) digedung komedi pasar baru jakarta dilakukan pelantikan anggota KNIP oleh ketuanya Kasman Singodimedjo dan Suwiryo (Seketaris).

16 agustus 1945, KNIP melakasanakan rapat pleno.

3 november 1945 pemerintahan mengeluarkan maklumat politik yang ditandatangani oleh wakil presiden.

            Isi maklumat

Þ    Pemerintahan menghendaki adanya partai-partai politik

Þ    Pemerintahan berharap supaya partai-partai politik telah tersusun sebelum bulan januari 1946.

PEMBAGIAN WILAYAH

Dibagi menjadi 8 provinsi masing-masing dipimpin seorang gubernur

1.      Sumatera

2.      Jawa Barat

3.      Jawa Tengah

4.      Jawa Timur

5.      Sunda Kecil (Nusa Tenggara)

6.      Maluku

7.      Sulawesi

8.      Kalimantan

PEMBENTUKAN DEPARTEMEN DAN KEMENTRIAN

19 Agustus 1945, presidne menunjuk Ahmad Subardjo sebagai ketua panitia kecil. Panitia kecil bertugas untuk membentuk departemen-departemen yang dianggap perlu pada saat itu. Panitian kecil mengusulkan pembentukan 13 departemen.